Cukup Hiroshima dan Nagasaki Saja karya 27 Penyair Indonesia , Konduktor...

Membuat Layang-layang oleh Ibu Jannatin guru SDN 4 Balongan, Indramayu

Nina Agustina Dai Bachtiar:

 Nina Agustina Dai Bachtiar:

Nina Agustina Dai Bachtiar sendiri merupakan Putri dari Mantan Kapolri Jenderal (Purn) Dai Bachtiar.

Ia lahir di Purwodadi pada 17 Agustus 1973.

Pendidikan:

-SMA Negeri 1 Klaten (1992)

-Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Negeri Veteran Jakarta (2012)

-Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Negeri Veteran Jakarta (2015)

Pengalaman bekerja:

-Ketua Yayasan Da'i An Nur, Losarang Indramayu (2017-sekarang)

-Direktur CV Dinda Abadi (2009-sekarang)

-Komisaris PT Dinda Abadi (2009-sekarang)

-Direktur Utama PT Delta Buana Pratama (2013-sekarang)

/Managing Partner di NDB Law Firm & Partners (2018-sekarang)

Pengalaman organisasi:

-Ketua Bidang Hukum di DPP PDI Perjuangan Bidang Kelautan Perikanan dan Nelayan Tahun 2016 sampai dengan sekarang.

-Bendahara Umum di DPP Gerakan Nelayan dan Tani Tahun 2016 sampai dengan sekarang.

-Sekertaris Jenderal (Sekjen) di Indonesian Korean Friendship Association (IKFA) Tahun 2019 sampai dengan sekarang.

Artikel ini telah tayang di Tribuncirebon.com dengan judul PROFIL Nina Agustina Dai Bachtiar Calon Bupati Indramayu yang Unggul Hasil Hitung Cepat 37,45 %, https://cirebon.tribunnews.com/2020/12/09/profil-nina-agustina-dai-bachtiar-calon-bupati-indramayu-yang-unggul-hasil-hitung-cepat-3745.

Penulis: Handhika Rahman

Editor: Mumu Mujahidin

Kabinet Jokowi Tak Lepas dari Mega Paloh

Kabinet Jokowi Tak Lepas dari Mega Paloh

oleh : Rg Bagus Warsono

Dua orang2 kuat berpengalaman. Saat ini hny PDI dan Nasdem yaitu PDI memiliki Megawati dan Nasdem mempunyai Surya Paloh. Dua orang ini praktis menempati posisi politikus di luar zaman ini. keduanya adalah tokoh yg mengalami banyak kejadian politik negeri ini . Disamping itu keduanya memiliki kecerdasan dan nalar politik di atas politikus di partai partai lainnya.

Golkar sendiri kini hanya dari kalangan muda. Pengganti Yusuf Kalla yg setara Megawati dan Surya Paloh belum tampak. Golkar yang berada dalam genggaman generasi muda tidak menjadi penghambat bagi Surya Paloh dan Megawati.

di Partai Demokrat ada SBY yg setara Megawati dan Surya Paloh, namun pengalaman SBY yg lama di militer dan cenderung dimasa mudanya yg berkutat di militer malah kuat dalam kebijakan2 pilitiknya dalam tubuh partainya sendiri.. SBY kadang lugu dan memandang pelaksanaan sesuai apa yang diperintah atai dalam perjanjian.

Dua orang tua yang penuh dengan pengalaman ini seakan menjadi tanpa tandingan dan bahkan mereka dapat memainkan peranannya termasuk kepada presiden yang notabene adalah anggota PDI Perjuangan. Sedang Surya Paloh termasuk penasehat utama Jokowi sejak tahun 2014. (bersanbung)

Berfikir Ilmiah Mencari Siapa Pemenang dalam Pilpres

Keoptimisan kemenangn dari melihat publikasi media dan akun sosial serta warga net dan keoptimisan kemenangan dari perambahan tim kepelosok desa. Dua strategi yang tengah berlangsung pada pilpres sekarang ini.
Membombardir tayangan dengan mulai dari ajakan, info tandingan sampai dengan nada menyerang pasangan capres lain dianggap sebagai suatu alat yang dapat mempengaruhi hati masyarakat. Sebaliknya terus menerus sosialisasi melalui tatap muka tim dan blusukan sianggap ampuh dan mengena hati pemilih.
Dua strategi itu sama-sama memiliki  manfaat bagi tim pemenangan capres dalam pemilu presiden tahun 2019 ini.
Pengguna alat komunikasi media dan akun sosial jaringan net memerlukan alat dan bea (pulsa) yang diprosentasikan hanya 3%-25 % dari seluruh jumlah hak pilih. Pengguna alat komunikasi (hp android) dengan filter kecerdasan minim yang banyak digunakan pemilih pemula di desa mempengaruhi atas pilihan mereka.
Perambahan tim ke kampung dan desa untuk pemenangan lebih efektif karena bertatap muka langsung. Perambahan tim ke kampung dan desa yang dibarengai pernyataan sikap lebih memberi kepercayaan tim.
Di sisi lain tradisi keluarga hormat kepada orang tua biasanya anak-anak dan keluarga usia hak pilih cenderung memgikuti kepala keluarga.  Sebuah keluarga biasanya cenderung untuk mempertimbangkan tradisi keturunan serta amanat yang diberikan pada generasinya. Semakin ortodok sebuah keluarga biasanya semakin militant sedang semakin modern sebuah keluarga dengan kedewasaan berdemokrasi dalam keluarga biasanya memberikan kebebasan untuk menentukan pilihannya tanpa paksaan pada anggota keluarga.
Penganut agama selain agama Islam di Indonesia biasanaya cenderung memilih pilihannya pada yang dipercaya oleh mereka memberikan jaminan kerukunan beragama.
Kehidupan dan perubahan kehidupan diri seseorang maupun keluarga di masa kepemimpinan presiden lebih buruk atau lebih baik mempengaruhi pilihan capres. Sebuah proses berfikir sederhana dikarenakan faktor kesejahteraan pada masa tengah berlangsung pemilu sangat mempengaruhi.
Partai besar dengan anggota yang militan memilih partai dan presidennya satu paket terdapat pada PDI, Gerindra, PKS dan PKB sedang partai lain spt Golkar, Demokrat, lebih meberi keleluasaan terhadap pilihan capres dan mengutamakan pada calon legeslatif.
Khusus untuk pemilu presiden masa mengambang tidak saja terdapat pada pemilih pemula akan tetapi terdapat juga pada pemilih lanjutan atau dewasa.
Pilpres dengan lebih demokratis sekali sekarang ini adalah sebuah fenomena peningkatan rakyat Indonesia dalam menjalani kehidupan berpolitik.
(Rg Bagus Warsono sastrawan/budayawan tingal di Indramayu)

Prapatan Celeng - Anik Arnika Jaya Live Di Cabawan Kota Tegal

Desa Celeng - Anik Arnika Jaya Live Desa Ambulu Losari Cirebon

Laksana Cita-cita

Laksana Cita-cita

"Disawang ning mata ana prawatan.
Kang minangka dadi perbatesan.
Desa Celeng lohbener lah arane.
Mau Tinggalan zaman bengene.

Sangkuriang serayat pada tungguan.
Ning batesan iku desa Celeng .
Ning kono dau para kayangan .
Ning mata laksana cita-cita.

Mung saiki , sampean kudu ngerti.
Ana dalan wong ngetan marani kali
Ombake meng mana ombake meng mene,
ora apa-apa, ning mata laksana cita-cita. "

Muhammad Zainul Majdi (Tuan Guru Bajang)

Dr. TGH. Muhammad Zainul Majdi, Lc., M.A. atau yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) (lahir di Pancor, Selong, 31 Mei 1972; umur 46 tahun) adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat 2 periode, masa jabatan 2008-2013 dan 2013-2018. Pada periode pertama dia didampingi oleh Wakil Gubernur Badrul Munir dan pada periode kedua didampingi oleh Wakil Gubernur Muhammad Amin.
Sebelumnya, Majdi menjadi anggota DPR RI masa jabatan 2004-2009 dari Partai Bulan Bintang yang membidangi masalah pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, kesenian dan kebudayaan (Komisi X).

TGH. Muhammad Zainul Majdi adalah putra ketiga dari pasangan HM Djalaluddin SH, seorang pensiunan birokrat Pemda NTB dan Hj. Rauhun Zainuddin Abdul Madjid, putri dari TGH. M. Zainuddin Abdul Madjid (Tuan Guru Pancor), pendiri organisasi Islam terbesar di NTB, Nahdlatul Wathan (NW) dan pendiri Pesantren Darun-Nahdlatain.
Pada tahun 1997 Majdi menikah dengan Hj. Robiatul Adawiyah, SE, putri KH. Abdul Rasyid Abdullah Syafi’i, pemimpin Ponpes As-Syafiiyah, Jakarta. Pernikahan cucu ulama besar di NTB TGH. KH. Zainuddin Abdul Majid dan cucu ulama besar kharismatik Betawi itu telah dikaruniai 1 putra dan 3 putri, yaitu Muhammad Rifki Farabi, Zahwa Nadhira, Fatima Azzahra dan Zayda Salima.
Pada tanggal 31 Mei 2013, Zainul Majdi mengajukan berkas permohonan talak terhadap istrinya Rabiatul Adawiyah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dengan nomor perkara 1409/pdt.G/2013/PA.Jaksel, dan akan disidangkan mulai bulan Juli.
Istri TGH M Zainul Majdi saat ini adalah Erica Zainul Majdi dan telah dikaruniai dua orang putri, Azzadina Johara Majdi  dan Khadija Hibbaty Majdi.

Dr. TGH. Muhammad Zainul Majdi mengenyam pendidikan dasar di SDN 3 Mataram (Sekarang SDN 6 Mataram), lulus tahun 1986. Ia melewati jenjang SLTP di Madrasah Tsanawiyah Mu'allimin Nahdlatul Wathan Pancor hanya selama 2 tahun, dan lulus Aliyah di yayasan yang sama tahun 1991. Sebelum memasuki perguruan tinggi ia menghafal Al-Qur'an di Ma’had Darul Qur’an wal Hadits Nahdlatul Wathan Pancor selama setahun (1991-1992).
Kemudian pada tahun 1992 Majdi berangkat ke Kairo guna menimba ilmu di Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Ilmu-Ilmu Al-Qur’an Universitas Al-Azhar Kairo dan lulus meraih gelar Lc. pada tahun 1996. Lima tahun berikutnya, ia meraih Master of Art (M.A.) dengan predikat Jayyid Jiddan.
Setelah menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 di Al-Azhar selama 10 tahun, Majdi melanjutkan ke program S3 di universitas dan jurusan yang sama. Pada bulan Oktober 2002, proposal disertasi Majdi diterima dengan judul Studi dan Analisis terhadap Manuskrip Kitab Tafsir Ibnu Kamal Basya dari Awal Surat An-Nahl sampai Akhir Surat Ash-Shoffat di bawah bimbingan Prof. Dr. Said Muhammad Dasuqi dan Prof. Dr. Ahmad Syahaq Ahmad. Ia berhasil meraih gelar Doktor dengan predikat Martabah EL-Syaraf El Ula Ma`a Haqqutba atau Summa Cumlaude pada hari sabtu, 8 Januari 2011 dalam munaqosah (sidang) dengan Dosen Penguji Prof. Dr. Abdul Hay Hussein Al-Farmawi dan Prof. Dr . Al-Muhammady Abdurrahman Abdullah Ats-Tsuluts.


Dr. TGH. Muhammad Zainul Majdi diajukan pada pemilihan gubernur NTB oleh PKS dan PBB. Berpasangan dengannya adalah Ir. Badrul Munir yang kelahiran Sumbawa 11 Agustus 1954. Lawan-lawannya adalah pasangan gubernur menjabat Lalu Serinata dengan M. Husni Djibril, Zaini Aroni-Nurdin Ranggabarani, dan Nanang Samodra-M. Jabir.
Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 7 Juli 2008, ia berhasil mengumpulkan suara terbanyak. Namun kemenangannya digugat oleh pihak Lalu Serinata dan Nanang Samodra ke MA dengan alasan penggelembungan suara dan pencoblosan ganda. MA memutuskan gugatan tidak terbukti.^[2]
Pelantikan dilakukan 17 September 2008 oleh Mendagri Mardiyanto di Mataram, NTB.
Pada Pemilukada Nusa Tenggara Barat (NTB) yang digelar Minggu, 13 Mei 2013 dalam rangka untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2013 - 2018, pasangan calon yang diusung oleh partai Demokrat ini, TGH M Zainul Majdi dan Muhammad Amin (TGB-Amin) dinyatakan sebagai pemenang dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB.^[3]
Pesaingnya pada Pemilukada ini adalah Harun Al Rasyid berpasangan dengan TGH Lalu Muhyi Abidin (Harum), kemudian DR KH Zulkifli Muhadli dengan pasangan Prof DR H Muhammad Ichsan (Zul-Ichsan), serta H Suryadi Jaya Purnama dan Johan Rosihan (SJP-Johan).
Hasil rekapitulasi perolehan suara TGB-Amin meraih 1.038.642 pemilih atau 44,36 persen suara.

Tahun 2008

1. Investment Award” dari Wakil Presiden RI.
2. Penghargaan Ksatria Bhakti Husada dari Presiden RI.

Tahun 2009

1. Penghargaan P2BN (Peningkatan Produksi  Beras Nasional) diatas 5 persen dari Presiden RI, 22 Mei 2009.
2. Penghargaan Inisiatif Pelaksanaan Pekan Nasional Keselamatan Jalan dari Kementerian Perhubungan, 24 Juni 2009.
3. Penghargaan Kepemudaan dari KNPI, 23 Juli 2009.
4. Penghargaan Agro Inovasi 2009 kategori Pengembangan Peternakan dari Kementerian Pertanian, 6 Agustus 2009.
5. Penghargaan Gubernur Paling Visioner 2009 Bidang Tenaga Kerja dari Majalah Birokrat Profesional, 19 Agustus 2009.
6. Penghargaan Adiupaya Puritama dari Menteri Negara Perumahan Rakyat, 19 Agustus 2009.
7. Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Pembangunan dari Presiden RI, 1 Oktober 2009.
8. Penghargaan Paramadhana Utama Koperasi sebagai Provinsi Penggerak Koperasi Tahun 2009, dari Menteri Negara Koperasi dan UKM, 14 Oktober 2009.
9. Penghargaan Adibakti Mina Bahari Tingkat Nasional Tahun 2009 dari Menteri Kelautan dan Perikanan RI, 16 Oktober 2009.
10. Penghargaan Indonesia Tourism Award (ITA) 2009 dari Menteri Kebudayaan dan Pariwisata RI, 13 November 2009.
11. Penghargaan The 2nd Indonesia MICE AWARDS 2009 dari Menteri Kebudayaan dan Pariwisata RI, 19 November 2009.  

Tahun 2010

1. Penghargaan Regional Champion 2010 dari Kepala BKPM-RI, 18 Februari 2010.

1. Penghargaan sebagai Pembina Provinsi PNPM Mandiri Perdesaan Kategori Tim Pemelihara dan Pengelola Prasarana (TP3) Peringkat II Nasional Tahun 2010, 19 Maret 2010.
2. Penghargaan sebagai Pembina Provinsi PNPM Mandiri Kategori Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Peringkat II Nasional, Tahun 2010, 19 Maret 2010.
3. Penghargaan sebagai Pembina Seni Budaya dan Pariwisata Daerah dari Badan Kerjasama Kesenian Indonesia, 1 Mei 2010.
4. Penghargaan Bhakti Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dari Menteri Koperasi dan UKM RI, 31 Mei 2010.
5. Penghargaan Bhakti Koperasi, dari Presiden RI pada Puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-63, di Surabaya, 15 Juli 2010. 
6. Penghargaan Tingkat Utama dalam Percepatan Pemberantasan Buta Aksara di NTB dari Menteri Pendidikan Nasional, 10 Oktober 2010.
7. Penghargaan sebagai Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kualifikasi Bintang 3 dibidang Penanaman Modal Tahun 2010, dari Kepala BKPM Nasional, 2 November 2010.
8. Penghargaan Indonesia Tourism Award 2010 sebagai The Best Province in Tourism Development dari Kementerian  Kebudayaan dan Pariwisata RI, 2 Desember 2010.
9. Piagam Penghargaan P2BN, Peningkatan Produksi Beras Diatas 5% dari Presiden RI, 1 Desember 2010.

Tahun 2011

1. Penghargaan Amal Bhakti Kementerian Agama dari Menteri Agama RI, 3 Januari 2011.
2. Penghargaan sebagai Tokoh Perubahan 2010 dari Harian Republika, 31 Maret 2011.
3. Penghargaan Anubhawa Sasana Desa dalam Membina dan Mengembangkan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dari Menteri Hukum dan HAM, 7 Mei 2011.
4. Penghargaan  Manggala Karya Kencana dari Kepala BKKBN, 15 Juni 2011
5. Penghargaan Prestasi Mempertahankan Wilayah Bebas Penyakit Rabies, dari Menteri Pertanian, 28 September 2011.
6. Penghargaan The Best Dedicated Governor in Developing of MICE Industry 2011 versi Majalah Venue Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 9 Desember 2011.

Tahun 2012

1. APKLI Award  Tahun 2012 dari Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia, di Monumen Tugu Proklamasi, Jakarta, 15 Februari 2012.
2. Penghargaan sebagai Gubernur Pembina Terbaik Nasional Tahun 2012, Kategori Badan Kerjasama Antar Desa Aspek Kemitraan PNPM Mandiri Perdesaan, dari Menteri Dalam Negeri, 21 Maret 2012.
3. Penghargaan atas Komitmen terhadap Pengembangan Penyuluhan Pertanian Tingkat Provinsi, dari Menteri Pertanian, 25 Juni 2012.
4. Penghargaan Bintang Mahaputra Utama dari Presiden RI atas prestasi menonjol dalam pembangunan daerah yang patut ditiru oleh daerah lain di Indonesia, 13 Agustus 2012.
5. Anugerah The Most Improved dari Travel Club Tourism Award (TCTA) 2012 atas Pengembangan Sektor Pariwisata, Jakarta, 24 September 2012.
6. Penghargaan Transmigration Award 2012 dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 6 Desember 2012.
7. Penghargaan Adhi Karya Pangan Nusantara (APN) 2012 Bidang Ketahanan Pangan, dari Kementerian Pertanian diserahkan oleh Presiden RI, 14 Desember 2012.
8. Penghargaan Adhi Bhakti Mina Bahari Tingkat Nasional Tahun 2012 dari Kementerian Perikanan dan Kelautan, 16 Desember 2012.
9. Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2012, dari Presiden RI, 18 Desember 2012.

Tahun 2013

1. Penghargaan penyelenggaraan Program e-KTP di NTB dari Menteri Dalam Negeri, Jakarta, 29 Januari 2013
2. Penghargaan sebagai Provinsi Terbaik Pertama dalam Pencapaian Sasaran Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) 2013, dari Menteri Bappenas, Jakarta, 30 April 2013, dalam kategori:
   1. Provinsi Terbaik I, Kategori Laju Pengurangan Kedalaman Kemiskinan Periode Tahun 2009-2011.
   2. Provinsi Terbaik I, Kategori Kinerja Pencapaian Sasaran MDGs secara Komulatif.
   3. Provinsi Terbaik I, Laju Kinerja Pencapaian Sasaran MDGs, Periode Tahun 2009-2011.
3. Anugerah Pangripta Nusantara 2013, Sebagai Provinsi Terbaik Ketiga Kelompok B (luar Jawa-Bali) Kategori Utama.
4. Penghargaan Energi Prabawa itu diserahkan Menteri ESDM Jero Wacik, pada Malam Penganugerahan Energi ke-3 Tahun 2013, di Jakarta, Selasa tanggal 22 Oktober 2013.
5. Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) 2013 Bidang Ketahanan Pangan, dari Kementerian Pertanian diserahkan oleh Wakil Presiden Boediono di Auditorium Istana Wakil Presiden, Jum’at, tanggal 29 November 2013.
6. Transmigrasi Award Kategori Daerah Tujuan Transmigrasi, dari Kementerian Transmigrasi dan Tenaga Kerja, diserahkan oleh Menakertrans di Jakarta, 3 Desember 2013.

Tahun 2014

1. Penghargaan MDGs Award 2014 dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai Provinsi Terbaik Pertama kategori:
   1. Provinsi Terbaik I Kategori Laju Pencapaian MDGs Terbaik 2011-2013, 30 April 2014.
   2. Provinsi Terbaik I kategori Pencapaian Indikator MDGs Terbanyak tahun 2011-2013.
2. Penghargaan Anugerah Pangripta Nusantara Utama 2014, sebagai Provinsi Terbaik III dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 Tingkat Provinsi Kategori B, 30 April 2014.
3. Penghargaan terhadap Program Kampung Media NTB sebagai salah satu “Nine Top” Inovasi Daerah bidang Pelayanan Publik tingkat nasional tahun 2014 dari Kementerian PAN & RB, 30 April 2014.
4. Penghargaan Keberhasilan Menyusun dan Menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2013 dengan Capaian Standar Tertinggi dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah, 12 September 2014.
5. Penghargaan National e-Procurement Award 2014 dari Bappenas atas komitmen transparansi dan akutabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemerintah Provinsi NTB, 18 November 2014.
6. Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Terbaik I Tingkat Nasional tahun 2014 dari Komisi Informasi Pusat, diserahkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi, di Istana Wapres, 12 Desember 2014.
7. Penghargaan Transmigrasi Award Tahun 2014 Katagori Daerah Tujuan Transmigrasi dari Kementerian Desa daerah Tertinggal dan Transmigrasi, diserahkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, di Gedung Balai Makarti Muktitama, Kementerian Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, di Jakarta 15 Desember 2014.
8. Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) 2014 Bidang Ketahanan Pangan, dari Kementerian Pertanian diserahkan oleh Presiden Joko Widodo, di Balai Besar Tanaman Padi Subang Jawa Barat, Jum’at, 26 Desember 2014.

Tahun 2015

1. Penghargaan Government Award 2015 atas penilaian pengembangan pariwisata terbaik nasional dari Sindo Weekly Magazine. Penghargaan diserahkan oleh Kepala Bappenas Andrinof Chaniago kepada Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi, dalam acara di Golden Ballroom The Sultan Hotel, Jakarta, 19 Maret 2015.
2. Penghargaan MDGs Tahun 2015 dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai:
   1. Provinsi Terbaik I Kategori Laju Pencapaian MDGs Terbaik 2012-2014.
3. Provinsi Terbaik III kategori Pencapaian Indikator MDGs Terbanyak tahun 2012-2014. (Diserahkan Oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, dalam Musrenbangnas Tahun 2015, di Jakarta, 29 APRIL 2015.
4. Penghargaan Indonesia Attractivenees Index dengan Index Total 73.05 dari Tempo Media Group dan Frontier Consulting Group (salah satu perusahaan riset terbesar di Indonesia). Riset dilakukan untuk memperoleh data terkait daya tarik meliputi investasi, infrastruktur, layanan publik dan pariwisata. Penghargaan diserahkan 12 Juni 2015 di Jakarta.
5. Penghargaan Satyalancana Pembangunan dari Presiden RI Ir. H. Joko Widodo, atas prestasi pembangunan bidang kependudukan dan keluarga berencana, Lapangan Sunburst, Tangerang, 1 Agustus 2015.
6. Lombok sebagai World's Best Halal Honeymoon Destination dan World's Best Halal Tourism Destinationdalam ajang The World Halal Travel Summit and Exhibition Award 2015 yang digelar di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA), 19 Oktober 2015
7. Penghargaan SNI Award 2015 atas dedikasinya dalam Pengembangan dan Penerapan Standarisasi. 9 November 2015.
8. Penghargaan “National Procurement Award” tahun 2015 dari Lembaga Kebijakan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) kategori Peran LPSE (Layanan Pengadaan Sistem Elektronik) Pemerintah Provinsi NTB, 10 November 2015.
9. Penghargaan The Real Wonder of The World 2015 Certificate of Recognition dari Kementerian Pariwisata, pada acara Wonderful Indonesia WOW, di The Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, 10 Desember 2015.

Tahun 2016

1. Penghargaan TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik 2016 dari Kementerian PAN & RB, atas inovasi “Temukan Arsip Dalam Waktu 3 Menit”. Penghargaan diserahkan oleh Menpan RB Yuddy Crisnandi dalam sebuah acara di Jatim Expo, Surabaya, 31 Maret 2016.
   1. Penghargaan TOP Eksekutif Muslim 2016 dari Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI)di Jakarta, 27 April 2016.
2. Penghargaan TOP Pembina BUMD 2016 dalam ajang pemilihan TOP BUMN 2016 yang diselenggarakan Majalah Bussiness News Indonesia yang berkerja sama dengan Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (APKSI), Jakarta, kamis 5 Mei 2016.
3. Penghargaan “Tangguh Award” Tahun 2016 kategori Pengelola Data Bencana dan Pusat Pengendalian Operasional (Pusdalops) terbaik kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB Dalam peringatan bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) tingkat nasional di Manado Hotel Novotel Manado, Kamis 13 Oktober 2016.
4. Penghargaan “National Procurement Award” tahun 2016 dari Lembaga Kebijakan Barang dan Jasa Pemerintah LKPP-RI, kategori Peran LPSE (Layanan Pengadaan Sistem Elektronik) Pemerintah Provinsi NTB, di Balai Kartini Jakarta hari Kamis 3 November 2016).
5. Penghargaan sebagai kepala daerah yang memberikan peran besar dalam pembinaan Teknologi Tepat Guna (TTG). Pengharhargaan diserahkan oleh  Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Ahmad Erani Yustika menyampaikan pada Gelaran Teknologi Tepat Guna (TTG) XVIII tahun 2016 telah resmi dibuka di Islamic Center (IC), Rabu 23 November 2016.
6. Anugerah Kihajar sebagai kepala daerah berprestasi di dalam memajukan pendidikan di daerahnya melalui peranan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Diserahkan Mendikbud Muhadjir Effendy pada hari Jumat 25 November 2016, bertepatan dengan peringatan Hari Guru Nasional di Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
7. Penghargaan Satya Lencana Aditiya Karya Mahatva Yodha sebagai Pembina Umum Karang Taruna Provinsi Terbaik Tahun 2016. Penghargaan diserahkan  Ketua Umum Karang Taruna Nasional Didik Mukrianto di Hotel Horison Ultima Palembang, Jumat 9 Desember 2016.

Ambisi-ambisi yang Berantakan

Ambisi Megawati untuk menguasai suara Sumatera dengan memegang kunci Sumatera yaitu Sumatra Utara, akhirnya kandas. Tokoh kharismatik Djarot, dengan kemampuan bisa meraih suara dimanapun terjegal di Sumut.
Djarot yang setengah dipaksa (sengaja dipasang di Sumatera Utara utuk menggulung suara pada pilpres 2019) justru menghancurkan karier Djarot selama ini.
Di Jawa Megawati bersedih dengan gagalnya Syaifullah Yusuf dan tumbangnya pasangan Hasanudin-Anton. Tampaknya kehancuran tidak lagi menggerogoti kusen-kusen tetapi juga telah merapuhkan pondasi.
Jawa timur yang terbagi histories budaya dan juga peta politik 4 wilayah Marataman, Arek, Pandalungan dan Madura itu tak bisa dibaca PDI. Kekuatan Mataraman di berbagai kabupaten kota yang otomatis melekat dengan PDI dan Bung Karno, tak sanggup mengimbangi daerah Arek Pandulangan dan juga Madura yang merupakan gudang pondok pesantren lebih memihak Kofifah.
Puti yang bau kencur di PDI dan masyarakat luas baru mengenalnya akhir-akhir ini dipaksakan mendampingin tokoh Syaifullah Yusuf diharapkan dapat memenangkan pilkada dikarenakan merupakan putri Guntur Soekarnoputra itu tak menjadi harapan PDI. Daerah Mataraman yang erat dengan Bung Karno di Jawa timur yang cukup besar itu ternyata banyak yang memilih pindah dari historia masyarakatnya yang erat dengan Bung Karno yang nota bene PDI.
Ambisi Muhaemin Iskandar untuk mendampingi Jokowi dalam pilpres kini hanya lamunan, Bayangan Jawa dikuasai PDI kandas dalam pilkada.
Muhaemin dan Syaifullah Yusuf yang dititipkan Mendiang Gusdur ke Megawati sebagai keponakan-keponakan tersayang Gusdur, termasuk masa depannya pada Megawati itu, kini berakhir pasrah. Belum lagi di beberapa partai pendukung Jokowi telah pula menyiapkan kadernya seperti Erlangga Hartarto dari Golkar.
Partai Muhaimin PKB di Jawa hanya menang di Jawa Barat itupun tidak mengusung kadernya seperti PPP yang menempatkan kader sebagai wakil Gubernur mendampingi Ridwan kamil.
Sedang di Jatim, Kakak Kandung Muhaemin, Syaifullah yang berdampingan dengan Puti tak berdaya melawan Kofifah Indarparawangsa. Akankah Muhaemin akan terus berjuang untuk terus mencalonkan diri mendampingi Jokowi dalam pilpres, sepertinya semakin tipis saja.

Ketika Partai-partai Kesulitan Cari Jago di Pilkada

Ada sesuatu yang lucu dalam perhelatan Pilkada Serentak 2018 ini. Sesuatu yang menjadi fokus pemberitaan kasus-kasus dalam penetapan calon gubernur, bupati atau walikota yang akan diusung oleh partai.

Yaitu minimnya stok kader partai partai bahkan terjadi pada partai besar untuk dipilih menjadi calon pemimpin daerah. Yang tampak di pemberitaan justru tampilnya beberapa calon dari yang diusung beberapa partai adalah figur yang tidak masuk dalam radar mastyarakat bahkan terkesan dadakan dan ujug-ujug.

Beberapa daerah dialami oleh beberapa partai yang tampak kesulitan mencari figur pimpinan daerah. Sebut saja misalnya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatera Utara.

Di Jabar, pasangan cagub dan cawagub baik partai pendukung pemerintah (PDIP, Golkar dan partai oposisi pemerintah (Gerindra, PKS dan PAN) sama-sama kesulitan mendapatkan figur dalam kader partainya. Mereka akhirnya tampak asal comot memilih jagoannya. Meski mereka bilang telah lama menggadang-gadang tetapi masyarakat baru mengetahui figur yang diusung partai besar itu.

Yang tampak kelihatan adalah Gerindra mencalonkan Sudrajat dari kalangan militer dan PDIP pun mencalonkan Anton Charyan dan TB Hasanuddin juga semua dari militer. Masyarakat umum memandang dua partai besar dengan pemilih kebingungan menentukan calon akibat kehabisan stok kader yang berprestasi.

Keadaan ini menjadi catatan tersendiri sebagaimana terjadi demikian itu, adalah bagaimana sistem pengkaderan belum maksimal kecuali dadakan. Kader yang setia bahkan beerprestasi sudah tidak dilirik sebagai aset partai, tetapi figur diluar kader dapat masuk dengan leluasa untuk tampil berlaga di pilkada.

Demikian Pilkada seperti sandiwara satu babak, bagaimana pemirsa terbawa alur sandiwara itu, tergantung apresiasi dari para pemirsanya, penonton pilkada rakyat Indonesia.

Empat Pasangan Cagub-Cawagub Jabar, Berpotensi Menang

Pertarungan Pilkada Jawa Barat dengan 4 pasangan cagub-cawagub bakal sepadan bersaing ketat. Peta kekuatan masing-masing pasangan tampak merata dan serba memiliki kemungkinan menang atau menyesali kekalahan.

UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang berbunyi:

Pasal 109 ayat 1 yang berbunyi:

Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih.

Jadi puncak acara Pilkada Serentak 2018 adalah 27 Juni mendatang saat pencoblosan. Yang mendapat suara terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

Undang-undang terbaru yang menyatakan Pilkada 1 putaran itu membuat kesempatan pilkada hanya 1 kali tampa babak fainal. Oleh karena itu kubu masing-masing pasangan akan bekerja keras merebut pemilik hak pilih di Jawa Barat.

Bukan tidak mungkin pemenang dari 4 pasangan cagub-cawagub itu adalah pasangan yang hanya 30 % suara diperoleh dalam pilkada itu, juka yang lainnya memperoleh dibawah 25 %.

UU yang tampak menghemat anggaran ini menjadi tidak berlaku lagi istilah 50% plus 1 suara itu menjadi pemenang di Jawa Barat, karena kemungkinan terlalu kecil untuk memperoleh itu jika 4 pasangan.

Tampaknya kacamata publik dapat diterka siapa pasangan memperoleh suara terbanyak kelak, namun semuanya belum pasti sebab semua memiliki khas menang.

Pertarungan pun akan tampak melalui pertarungan informasi dan media termasuk isu-isu dan saling tindih pendapat survai.

Sejauh Mana Peran Artis dalam Rebut Simpati di kampanye Pilkada

Bak tahun rezeki, bagi artis nasional dan daerah dalam perhelatan Pilkada. Bagaimanatidak tiap pasangan cagub-cawagub atau cabub-cawabub berebut artis untuk bertarung dalam kampanyenya.

Bagi artis itu sendiri ajang pilkada merupakan pengakuan masyarakat yang otomatis memelihara dan memantapkan popularitasnya, bahkan keuntungannya dapat honor sekaligus bertatap muka dengan masyarakat gratis.

Menjadi Juru Kampanye (Jurkam) atau pengisi hiburan kampanye atau apa saja sang artis menjadi daya tarik masyarakat untuk datang atau menyaksikan. Tidak semata-mata untuk mendengarkan program-program calon gubernur tepai lebih dari itu melihat penampilan artis secara langsung.

Jadilah artis menjadi rebutan para peserta pilkada. Di Jawa barat sendiri merupakan gudangnya artis Indonesia. Dari berbagai jenis seni seperti bintang film, artis sinetron, penyanyi sampai biduan dangdut. Mereka kebanjiran order team sukses pasangan calon gubernur atau bupati.

Namun tentu saja artis pun dipilih tingkat kecocokan dengan 'warna partai itu sendiri, bahkan ada yang sampai identik dengan warna partai tertentu dikarenakan kedekatan mereka dengan warna partainya.

Beberapa artis yang memiliki pengaruh luas di masyarakat memiliki peran pentuing dalam kampanye pilkada. Ia tidak saja sebagai alat untuk mengumpulkan masyarakat saat kampanye tetapi juga mampu mengajak masyarakat untuk memilih pada pasangan calon gubernur atau bupati yang dimana ia menjadi jurkamnya.

Tampaknya beberapa partai telah memiliki beberapa artis yang telah lama menjadi kader Partai. Sebut saja di Partai Amanat Nasional (PAN) diantaranya   Marissa Haque, Ikang Fawzi, Hengky Kurniawan, Lucky Hamzah, dan Raffi Ahmad, di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ada penyanyi Pasha Ungu. Di Partai Hanura ada Renny Djayusman, Iis Sugiyanto, di Partai Demokrat ada Venna Melinda, Inggrid Kansil dan Nurul Qomar.

Selanjutnya di  Partai Golkar ada Nurul Arifin dan Tantowi Yahya. Di Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), sebelumnya sudah ada Jamal Mirdad dan Rachel Maryam di Gerindra. Dan di Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Edo Kondologit, Nico Siahaan, Sonny Tulung, dan Yessy Gusman.

Kini beberapa partai tengah mendekati beberapa artis untuk kepentingan kampanye dalam pilkada, akankah peran artis berpenhgaruh dalam perolehan suara mereka, kita lihat nanti. Tampaknya perhelatan pilkada akan lebih menarik dengan hadirnya artis-artis nasional kita.

Gaji dan Tunjangan Pejabat di DKI

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 193 Tahun 2015. Aturan ini menjelaskan soal tunjangan kinerja daerah (TKD) yang besarnya wah, melebihi penghasilan pegawai pemerintah provinsi lain di Tanah Air dan Kementrian. 

Contohnya besaran tunjangan untuk level paling rendah yakni grade 2, tunjangannya bisa mencapai Rp 4.860.000/bulan. Dan tertinggi untuk jabatan Sekretaris Daerah dengan grade 17c besaran tunjangannya mencapai Rp 127.710.000/bulan.

Dari perhitungan itu, maka gaji plus tunjangan yang diterima PNS Pemda DKI Jakarta paling rendah Rp 6.346.500/bulan dan tertinggi adalah Rp 133.332.300/bulan.

Peraturan yang dibuat Ahok itu membuat penghasilan Lurah menjadi  Rp 33.730.000, naik sekitar Rp 20 juta dari tahun lalu yang hanya Rp 13 juta. Dengan rincian gaji pokok Rp 2.082.000, tunjangan jabatan Rp 1.480.000, TKD Statis Rp 13.085.000, TKD Dinamis Rp 13.085.000, dan tunjangan transportasi Rp 4.000.000.

Untuk  Camat sebesar  Rp 44.284.000 juga naik sekitar Rp 20 juta dari tahun 2014. Dengan rincian gaji pokok Rp 3.064.000, tunjangan jabatan Rp 1.260.000, TKD Statis Rp 19.008.000, TKD Dinamis Rp 19.008.000, dan tunjangan transportasi Rp 6.500.000.

Para wali kota gaji pokok nya Rp 3.542.000, tunjangan jabatan Rp 3.250.000, TKD Statis Rp 29.925.000, TKD Dinamis Rp 29.925.000, dan tunjangan transportasi sebesar Rp 9.000.000. Sehingga total take home pay yang diterima Rp 75.642.000.

Untuk Kepala Dinas Rp 75.642.000 dengan rincian gaji pokok Rp 3.542.000, tunjangan jabatan Rp 3.250.000, TKD Statis Rp 29.925.000, TKD Dinamis Rp 29.925.000 dan tunjangan transportasi sebesar Rp 9.000.000.

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 193 Tahun 2015 yang diteken Ahok itu belum dicabut oleh Gubernur Anies Baswedan. Walhasil penghasilan wali kota dan kepala dinas yang merupakan pejabat eselon 2, tetap sebesar Rp 75 juta;  serta deputi gubernur dan sekretaris daerah (pejabat eselon 1)  sebanyak Rp  110-120 juta. 

Simak juga: Sri Mulyani Mengkritik, Sandiaga Uno Sebut Gubernur Sebelumnya

Boleh jadi perumus kebijakan di Balai Kota DKI Jakarta menilai bahwa  biaya perjalanan dinas yang layak untuk pejabat eselon 1 dan 2 adalah Rp 1,5 juta per orang per hari. Bukannya Rp 480 ribu per orang per hari, seperti pejabat di kementrian. Toh APBD Jakarta sebesar Rp 60 triliun. 

Akankah Militer Mampu Bertarung dalam Pilkada?

Agak sulit menempatkan militer dalam pilkada gubernur, mungkin belum saatnya masyarakat membutuhkan secara kebutuhan umum. Ada beberapa kendala yang harus disingkirkan selain paradigma dan trauma masyarakat. Tetapi tentu saja lain ladang lain belalang, militer berprestasi pun macam-macam karakter bahkan ada yang menjadi idola masyarakat. Sebagai contoh ketika seorang pimpinan militer membuat pernyataan keberpihakan masyarakat, kadang menjadi keberpihakan yang dilapisi kebanggaan masyarakat pada sosok militer yang diharapkan itu.

Masyarakat memandang setelah reformasi ini, ada sesuatu yang tersirat bahwa militer ditempatkan pada profesionalnya sendiri saat ini. Tetapi bukan berarti tidak diperlukan dalam memimpin daerah atau menjadi pimpinan nasional. Pada daerah-daerah tertentu merindukan pemimpin berlatar militer. Dan bukan mustahil Indonesia pada saatnya nanti butuh pimpinan dari latar belakang militer.

Ada beberapa kepala daerah yang berlatar militer dan berhasil sukses memimpin daerah justru setelah reformasi. Masyarakat mendukung penuh karena kejujuran dan ketegasannya. Masyarakat di desa  membutuhkan ketenangan dalam kesehariannya, jaminan keamanan , katrena anggapan pemimpin militer lebih menjamin keamanan warga.

Akankah militer mampu bertarung dalam pilkada tentu bagaimana mengemas untuk meraih simpati masyarakat daerah itu.

Bersikukuhnya Romi, Ambisinya Dedi, Blondernya PDI, Bingungnya Ridwan Kamil, Percayadirinya Prabowo

Mengerucut sudah 4 pasangan Cagub dan Cawagub Jabar pada 7 Januari 2018 jelang esok harinya waktu pendaftaran pasangan cagub cawagub itu di KPU untuk memulai pertarungan baru. Hilang sudah desas desus, presdiksi pasangan, serta prediksi pengamat yang keblinger menghadapi dinamika 'mencari pasangan pilgub di Jawa Barat. Ibarat tukang ojek yang putar-puter cari penumpang, atau pasangan muda-mudi yang cari suami sitri akhirnya singah juga di gubuk dimana akan dibangun kekuatan agar mampu sukses meraih apa direbutkan sebagai gubenur Jawa Barat periode 2019-2023 itu.



Empat pasangan Cagub dan Cawagub itu adalah Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi yang diusung partai Demokrat dan Golkar dengan kekuatan 39 kursi dari hasil pileg lalu yaitu Demokrat 12 kursi dan Golkar 17 kursi. Pasangan Ridwan kamil dan UU Ruzhanul Ulum yang diusung Partai PPP, KPB, Nasdem dan Hanura dengan kekuatan 24 kuri dari pileg lalu yaitu PPP 9 kursi, KPB 7 kursi, Nasdem 5 kusri dan Hanura 3 kursi, Pasangan Sudrajat -Ahmad Syaikhu dengan kekuatan 23 dari hasil pileg lalu yaitu Gerinda 11 kursi dan PKS 12 kursi. Sementara partai yang belum menentukan pilihannya yaitu PAN dengan memiliki 4 kursi pada pileh lalu. Pasangan yang terakhir adalah pasangan TB Hasanuddin dan Anton Charliyan yang diusung PDIP sendiri dengan 20 kuris hasil Pileg lalu. Belum diperoleh kepastian PAN akan bergabung pada pasangan yang mana.



Hasil empat pasangan cagub dan cawagub Jabar itu berkan peran-peran menentukan elit-elit politik yang penuh dinamika dan perkembangan yang menegangkan.

Tak lepas hasil itu berkat bersikukuhnya Romi (Muhammad Romahurmuziy) sang ketua PPP yang ngotot agar kadernya UU Ruzhanul Ulum, Bupati Tasikmalaya untuk menjadi pendamping Ridwan Kamil yang membuat Ridwan Kamil bingung menetukan sang wakil mengingat partai koalisi pengusung dirinya juga mengajukan calon seperti PKB dengan mengajukian Maman Imanul Haq, dan Nasdem dengan Saan Mustofa, Kebimbangan Ridwan Kamil juga yang membuat mendatangi PDIP untuk mendapatkan dukungan dari Megawati.

Sementara Dedi Mulyadi yang sempat tak diusung Golkar dengan menggeser Daniel Mutaqien yang telah diusung Golkar, padahal Daniel Mutaqien memiliki suara besar di Pantura Jabar itu. Dedi Mulyadi mendapat peruntungan kasus Setya Novanto sehingga pergantian ketua DPP Golkar berimbas pergantian rekomendasi. Dedi pun akhirnya urung menjadi cagub dan hanya diusung menjadi Cawagub seperti Daniel Mutaqien sebelumnya.

Sementara Prabowo bersama PKS yang sempat mengusung Deddy Mizwar akhirnya memilih Sudrajat dengan cawagub dari PKS Ahmad Syaikhu.

PDI yang selama ini lebih memilih menunggu perkembangan akhirnya blunder juga untuk menentukan calonnya hingga kehadiran Ridwan Kamil yang sempat diisukan dicalonkan dari PDIP akhirnya batal dan lebih memilih kader internalnya takni TB Hasanudin yang ketua DPD PDIP Jabar dan cawagubnya Anton Charlyan.

Perkembangan jelang pendaftaran yang mulai akan dibuka oleh KPU pada besok 8 Januari akankah ada perubahan lagi, bisa mungkin. Politik itu dinamis seperti adonan martabak.
(Rg Bagus Warsono 07-01-18)

Surat Suara Tempo Doeloe

Ketika Partai Rebutan Kepala Daerah Berprestasi

Oleh : Rg Bagus Warsono
Penerima tanda kehormatan Satya Lencana Karya Bakti Praja Nugraha
1. Gubernur Kalimantan Timur periode 2008-2018 Awang Faroek Ishak



2. Bupati Karang Anyar Provinsi Jawa Tengah Priode 2013-2018 Juliyatmono



3. Bupati Banyuwangi Provinsi Jawa Timur periode 2010-2021 Abdullah Azwar Anas



4. Bupati Probolinggo Provinsi Jawa Timur periode 2013-2018 Puput Tantriana Sari



5. Bupati Kuningan Provinsi Jawa Barat periode 2013-2016 Alm Utje Choeriah.



6. Bupati Pati Provinsi Jawa Tengah periode 2012-2016 Haryanto



7. Wali Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan 2014-2019 Mohammad Ramdhan Pomanto



8. Wali Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo 2014-2019 Marten Taha



9. Wali Kota Bandung 2013-2018 Muhammad Ridwan Kamil


10. Wali Kota Banjar Provinsi Jawa Barat periode 2013-2018 Ade Uu Sukaesih


11. Wali Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur 2011-2016 Adi Darma


12. Wali Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat 2013-2018 Muhammad Muras





Adapun 27 kepala daerah, baik bupati, wali kota maupun gubernur se-Indonesia yang mendapatkan anugerah KDI 2017 antara lain:
Kategori pelayanan masyarakat:
1. Herwin Yatim, Bupati Banggai
2. Agus Ambo Djiwa, Bupati Mamuju Utara
3. JR Saragih, Bupati Simalungun
4. Prana Putra Sohe, Wali Kota Lubuk Linggau
5. Arief Rachdiono Wismansyah, Wali Kota Tangerang
6. Airin Rahmi Diany, Wali Kota Tangerang Selatan
7. Longki Janggola, Gubernur Sulawesi Tengah
Kategori Sosial Budaya:
1. OK Arya Zulkarnain, Bupati Batubara
2. Natsir, Bupati Demak
3. Mathius Awoitauw, Bupati Jayapura
4. Anwar Hafid, Bupati Morowali
5. Irsyad Yusuf, Bupati Pasuruan
6. Taufan Pawe, Wali Kota Parepare
Kategori Insfrastruktur dan Pembangunan:
1. Neneng Hasanah Yasin, Bupati Bekasi
2. Soekarwo, Gubernur Jawa Timur
Kategori Ekonomi dan Investasi:
1. Sambari Halim Radianto, Bupati Gresik
2. Danny Missy, Bupati Halmahera Barat
3. Soekirman, Bupati Serdang Bedagai
4. Ni Putu Eka Wiryastuti, Bupati Tabanan
5. Moch Anton, Wali Kota Malang
6. Ahmad Heryawan, Gubernur Jawa Barat
7. Syahrul Yasin Limpo, Gubernur Sulawesi Selatan
8. Moh Ramdhan Pomanto, Wali Kota Makassar
Kategori Lingkungan Hidup:
1. Mohamad Idris, Wali Kota Depok
2. Adam Rahayan, Wali Kota Tual
3. Ridwan Kamil, Wali Kota Bandung
Kategori Tata Kelola Pemerintahan:
1. Moh Ramdhan Pomanto, Wali Kota Makassar
Penghargaan Kepala Daerah Inovatif 2017 merupakan salah satu komitmen MNC Group sebagai media terbesar se-Asia Tenggara, untuk membantu mewujudkan pemerintahan yang baik dan membantu rakyat untuk mencapai kemakmuran.

H. Dedi Mulyadi, S.H.

H. Dedi Mulyadi, S.H. (lahir di Sukasari, Subang, 11 April 1971; umur 46 tahun) adalah Bupati Purwakarta petahana. Ia dilantik pada tanggal 13 Maret 2008. Sebelum jadi Bupati, Dedi Mulyadi menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dan menjadi Wakil Bupati Purwakarta pada periode (2003-2008) bersama Lily Hambali Hasan. Pada Pilkada 2013, Dedi Mulyadi terpilih kembali menjadi Bupati Purwakarta untuk periode 2013-2018 berpasangan dengan Dadan Koswara.

Pada 23 April 2016, Dedi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Periode 2016 - 2020 menggantikan Irianto MS Syafiuddin atau biasa yang dikenal dengan nama Yance.

Dedi Mulyadi lahir di Kampung Sukadaya, Desa Sukasari, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Dia merupakan putra bungsu dari sembilan bersaudara. Ayahnya, Sahlin Ahmad Suryana merupakan pensiunan Tentara Prajurit Kader sejak usia 28 tahun akibat sakit yang diderita sebagai dampak racun mata-mata kolonial. Ibunya, Karsiti yang tidak pernah mengenyam bangku sekolah adalah aktivis Palang Merah Indonesia. Dia sering membantu ibunya mengembala domba dan berladang.

Dedi menikah dengan Hj. Anne Ratna Mustika (Mantan Mojang Purwakarta yang juga keponakan dari Drs. H. Bunyamin Dudih, S.H., Bupati Purwakarta Periode 1993-2003). Dedi dikaruniai 2 orang anak yaitu Maulana Akbar Ahmad Habibie dan Yudistira Manunggaling Rahmaning Hurip.

Dedi Mulyadi terjun ke dunia politik dimulai ketika ia terpilih menjadi Anggota DPRD Purwakarta pada Periode 1999-2004 dan menjabat sebagai Ketua Komisi E. Akan tetapi pada tahun 2003, ia terpilih sebagai Wakil Bupati Purwakarta Periode 2003-2008 berpasangan dengan Lily Hambali Hasan. Pada tahun 2008, ia mencalonkan diri sebagai Bupati Purwakarta Periode 2008-2013 berpasangan dengan Dudung B. Supardi, dan menjadi Bupati Purwakarta pertama yang dipilih langsung oleh rakyat. Pada periode selanjutnya, ia terpilih kembali menjadi Bupati Purwakarta Periode 2013-2018 berpasangan dengan Dadan Koswara. Pada 23 April 2016, Dedi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Periode 2016 - 2020 menggantikan Irianto MS Syafiuddin atau biasa yang dikenal dengan nama Yance.

Jabatan yg pernah diduduki Dedi Mulyadi adalah Ketua Umum HMI Cabang Purwakarta, Senat Mahasiswa STH Purnawarman Purwakarta (1994), Wakil Ketua DPC FSPSI (1997), Sekretaris PP SPTSK KSPSI (1998), Wakil Ketua GM FKPPI Tahun (2002), Ketua PC Pemuda Muslimin Indonesia (2002), Sekretaris KAHMI Purwakarta (2002), Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Purwakarta (2005-2015), Wakil Bupati Purwakarta (2003-2008) dan Ketua DPC Partai Golkar Purwakarta (2004-2007) Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat (2016-2019).

Dedi Mulyadi menempuh masa SD hingga SMA di kota kelahirannya, Subang. Mulai dari SD Subakti (1984), SMP Kalijati (1987), dan SMA Negeri Purwadadi (1990). Selanjutnya pendidikan tingginya diselesaikan di Sekolah Tinggi Hukum Purnawarman Purwakarta dengan meraih gelar Sarjana Hukum (1999).

Dedi Mulyadi membuat kebijakan dengan larangan berpacaran atau bertamu di atas jam 9 malam. Bagi pelanggar, atau masyarakat yang tidak patuh terhadap aturan tersebut, akan dihukum secara adat. Misalnya dengan diusir dari desanya dalam beberapa bulan, atau membayar denda dengan nominal yang ditentukan. Selain itu, akan dipasang juga kamera pengintai CCTV di setiap perbatasan desa. Sehingga peraturan tersebut dapat terealisasi dengan baik.

Kepala Desa Cilandak, Dadan Jakaria sudah mendahului dengan cara membuat portal di semua jalan dan gang desa. Jika ada tamu yang waktu kunjung pacar, KTP, kartu mahasiswa, dan pelajarnya ditahan. Jika sudah lewat pukul 21.00, pihak lelaki diusir.

Menurut Dedi, realisasi kebijakan ini nantinya di setiap desa atau kelurahan yang ada di Purwakarta, akan dibentuk kelompok yang bernama Badega Lembur bertugas melakukan pengawasan. Kebijakan itu akan digulirkan paling lambat pada bulan Oktober 2015. Menurutnya, aturan ini dilakukan sebagai antisipasi untuk menjaga akhlak para remaja, sehingga bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diharapkan.[3] Juga memungkinkan untuk menindak dengan mengkawinkan paksa.

Kebijakan lainnya yang cukup menimbulkan kontroversi di kalangan pengusaha kecil adalah larangan usaha "online game" dan PlayStation. Semua warnet (warung internet) yang ada di Purwakarta dilarang menyediakan layanan "online game", dengan alasan berdampak pada sifat dan karakter anak/pelajar yang cenderung berperilaku negatif, namun tetap dapat dilakukan di rumah.

Pilkada, Rebutkan 40 % Masa mengambang di Jabar

Hasil Pemilihan Anggota Legeslatif pada 2014 lalu di Jawa Barat dengan perolehan merata di setiap partai peserta pemilu legeslatif (tertinggi 20%) menandakan bahwa Masa mengambang di pilkada jabar 2018 ini dalam kisaran 40 % . Hasil ini dikuatkan dengan bukti bahwa keadaan politik di Jabar sallu berubah-ubah. Pada Pilkada jabar 2013 lalu, Calon Patahana yang tidak diunggulkan bisa menang di pilkada. Masa mengambang di Jawa Barat menjadi alasan begitu cepat berubahnya pasangan-pasangan calon gubernur dari beberapa koalisi sehingga menjadi bertambahnya masa mengambang di Jawa Barat. Grafik dinamika yang berubah-ubah itu membuat Jawa Barat menjadi arena pertarungan politik yang ramai saat ini.
Proses pendewasaan politik pada masyarakat di Jawa Barat belum mengalami kemajuan yang berarti. Tampak citranya masih menempatkan figur ketimbang gagasan. Pemilihan figur yang meliputi sosoh fisik, sifat (jujur, bijaksana, tegas, berwibawa dll), kemapuan,kepemimpinan, serta kepopulairan masih mendominasi pilihan masyarakat. Mereka ini adalah masa mengambang yang masih memiliki perilaku politik yang tidak mandiri (kurang stabil) dan gampang dipengaruhi. Masa mengambang yang banyak inilah yang akan menjadi rebutan partai-partai politik di Jawa Barat.
Masa yang menggantung cukup besar ini membuat banyak spekulasi, dugaan yang belum mendapat kenyataan, dari berbagai koalisi pilkada yang saat ini di Jawa Barat. Beberapa kecenderungan itu muncul manakala terjadi dinamika cepat politik di Jawa Barat. Beberapa proses tampak jelas terlihat seperti: sulitnya Ridwan Kamil mencari pasangan Cawabub, Terlihat pemaksaan' PPP untuk memasangkan cawabnya UU Ruzhanul Ulum mendampingi Ridwan Kamil, Ditariknya dukungan Golkar untuk Ridwan Kamil dan berganti Dedi Mulyadi, Batalnya dukungan PKS untuk Deddy Mizwar, Munculnya Sudrajat sebacai cabub dari Gerindra dan lain-lain yang semuanya belum dapat kepastian sampai dengan pendaftaran Cagub dan Cawagub di KPU pada 8-10 Januari 2018 nanti.(Rg Bagus Warsono, penyair tinggal di Indramayu)

Pasar Baru Jatibarang Indramayu Bukti Pembangunan di Kab. Indramayu

Selintas tokoh Jabar menurut Pandangan Rg Bagus Warsono: (nomor bukan peringkat bobot)

1. Deddy Mizwar
Tokoh ini telah dikenal luas di seluruh Jawa Barat. Perannya sebagai Wakil Gubernur (2014-2019) yang mebidangi pendidikan dan budaya menjadikan lebih dikenal kalangan seniman dari berbagai unsur seni. Deddy Mizwar yang juga aktor film terkenal dan melejit lewat film-film laga (Seperti :Naga Bonar) telah dikenal baik oleh warga jawa Barat mereka yang berusia 40 th ke atas. Dalam menjalani tugasnya sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat memiliki pemberitaan positif dengan sentimen positif masyarakat yang sangat tinggi.
2. Ridwan Kamil
Tokoh ini mulai dikenal luas semenjak 2015 dimana Bandung menjadi tuan rumah, Peringatan Konferensi asia Afika 2015. Namanya mulai menanjak saat itu atas keberhasilan penyelenggaraan event besar internasional itu dengan sukses. Dari tahun itulah tokoh ini mulai dikenal oleh nasional dengan berbagai kesuksesan lain atas kota yang dipimpinnya itu. Penyelenggaraan event-event internasuonal membawa harum tokoh ini. Terakhir Bandung sukses dalam penyelenggaraan Karnaval Kemerdekaan pada Agustus 2017 dan pada puncak Perayaan Hari Santri Nasional, pada Oktober 2017. Keberhasilan-keberhasilan itu membuat tokoh ini mendapat sentimen positif tidak hanya dari masyarakat Jawa Barat tetapi juga Nasional.
3. Dedi Mulyadi
Tokoh ini dikenal luas di Jawa barat mulai 2016 semenjak terpilih sebagai Ketua DPD Golkar Jawa Barat 2016-2021. kapasitas tambahan selainsebagai Bupati Purwakarta ini membuat ia dikenal oleh masyarakat diluar kabupaten Purwakarta. Tokoh ini berhasil membangun daerahnya dengan sentimen positif dari masyarakat Jawa Barat terutama dalam memandang pembangunan yang luar biasa di kabupaten Purwakarta. Tokoh ini pun mendapat penghargaan sebagai Teladan demokrasi sehingga tidak hanya anggota Partai Golkar mengenalnya di Jawa barat tetapi juga oleh partai politik lain.

Pilgub Jabar tak lepas dari Persaingan Jokowi - Prabowo Oleh : Rg Bagus Warsono,

Jawa barat begitu penting bagi kubu Pemerintah dan Oposisi dalam hal ini Jokowi-Kalla dan Prabowo. Jawa Barat dengan jumlah hak pilih terbanyak (23, 8 jt pemilih /KPU) merupakan penentu suara pemilihan Presiden dan kemenangan pemilu Legeslatif 2019. Maka wajar apabila Pilkada Jabar menjadi perhatian serius bagi dua kubu itu, untuk dapat mendudukan orangnya sebagai Gubernur di propinsi penentu Pilpres tersebut.
Keseriusan dua kubu tersebut dapam pemenangan Pilkada jabar menjadikan arah politik Pilkada jabar akhir-akhir ini menjadi tak menentu dan sulit ditebak. Sebab peran-peran pucuk pimpinan partai sangat menentukan dalam pemilihan cagub dan cawagub Jabar yang akan berlaga pada Juni 2018 tersebut.
Dinamika yang diperankan tokoh-tokoh DPD-DPD Partai di Jawa barat hanya merupakan peluru-peluru sebagai penilaian awal bagi para elit di DPP partai-partai peserta pelkada di Jabar itu. Kejadiannya sungguh membuat publik Jawa Barat sempat dibuat bingung. Hal demikian dikarenakan berbagai kebijakan yang telah diluncurkan dan bahkan dideklarasikan belum berarti hal yang sudah pasti. Akhirnya masyarakat memahami bahwa kepastian pasangan-pasangan Cagub dan Cawagub bagi yang diusung oleh partai peserta Pilkada Jabar itu apabila telah mendaftar di KPU yang akan dimulai pada 8-10 Januari 2018 yang akan datang.
Pasal 5 Ayat 2 PKPU itu menyebutkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik bisa mencalonkan jika punya paling sedikit 20 persen kursi di DPRD, atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah di pileg terakhir.
Masyarakat dapat menilai partai-partai yang harus mengadakan koalisi agar dapat mengusung calonnya. Besar kecilnya perolehan kursi DPRD pada pileg terakhir membuat besar kecilnya peran yang diberikan pada partai-partai itu menjelang pendaftaran pasangan cagub dan cawagub. Seperti diperlihatkan Partai Nasdem dan Partai Hanura dengan perolehan suara kurang dari cukup di DPRD Jawa Barat ini, partai tersebut libih pada mendukung ketimbang mengusung calon sendiri.
Hak perogatif ketua DPP partai-partai di Indonesia yang memegang nama nama calon Gubernur dan calon wakil gubernur sekan membelenggu demokrasi yang justru dilakukan oleh partai itu sendiri. Bagaimana tidak keinginan DPD atau Cabang di daerah terkadang tak direspon oleh Ketua DPP yang memgang hak perogatif itu.
Dari semua itu apalagi perkembangan politik terkini, di tingkat elit partai sama-sama memiliki kepentingan yang lebih besar. Partai-partai pendukung pemerintah seperti PDIP, Golkar otomatis memperhatikan Joko Widodo yang pada 2019 akan mencalonkan kembali. Sedang partai-partai oposisi perti Gerindra, PAN dan PKS memperhatikan komando Prabowo Subianto yang juga adalah Ketua Umum Partai Gerindra.
Pilkada Jabar tampaknya seperti drama atau sandiwara para elit politik, peran-peran DPD hanyalah lauk tambahan di meja makan seperti krupuk, sambel lalab dan buah-buahan.
(Rg Bagus Warsono, penyair tinggal di Indramayu)

Ridwan Kamil Profil

H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T, M.U.D.  lahir di Bandung, Jawa Barat, 4 Oktober 1971; umur 46 tahun) adalah Wali Kota Bandung periode 2013-2018. Sebelum menjadi pejabat publik, pria yang akrab dipanggil Kang Emil ini memiliki karier sebagai seorang arsitek dan dosen tidak tetap di Institut Teknologi Bandung. Emil merupakan putra dari pasangan Atje Misbach Muhjiddin dan Tjutju Sukaesih. Pada tahun 2013 Emil yang dari kalangan profesional dicalonkan oleh Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra sebagai wali kota Bandung dengan didampingi oleh Oded Muhammad Danial sebagai calon wakil wali kota. Dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung pada 28 Juni 2013, pasangan ini unggul telak dari tujuh pasangan lainnya dengan meraih 45,24% suara sehingga Pasangan Ridwan Kamil dan Oded Muhammad Danial ditetapkan menjadi pemenang dalam Pemilihan umum Wali Kota Bandung 2013.

Setelah lulus S-2 dari University of California, Berkeley, Ridwan Kamil melanjutkan pekerjaan profesional sebagai arsitek di berbagai firma di Amerika Serikat. Sebelumnya Ridwan Kamil memulai karier bekerjanya di Amerika sesaat setelah lulus S-1, akan tetapi hanya berkisar empat bulan ia pun berhenti kerja karena terkena dampak krisis moneter yang melanda Indonesia saat itu. Tidak langsung pulang ke Indonesia, dia bertahan di Amerika sebelum akhirnya mendapat beasiswa di University of California, Berkeley. Selagi mengambil S-2 di Universitas tersebut Ridwan Kamil bekerja paruh waktu di Departemen Perencanaan Kota Berkeley. Pada tahun 2002 Ridwan Kamil pulang ke tanah kelahirannya Indonesia dan dua tahun kemudian mendirikan Urbane, perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konsultan perencanaan, arsitektur dan desain. Kini Ridwan Kamil aktif menjabat sebagai Prinsipal PT. Urbane Indonesia, Dosen Jurusan Teknik Arsitektur Institut Teknologi Bandung[1], serta Senior Urban Design Consultant SOM, EDAW (Hong Kong & San Francisco), dan SAA (Singapura).

Urbane adalah perusahaan yang didirikan oleh Ridwan Kamil pada tahun 2004 bersama teman-temannya seperti Achmad D. Tardiyana, Reza Nurtjahja dan Irvan W. Darwis. Reputasi Internasional sudah mereka bangun dengan mengerjakan projek-projek di luar Indonesia seperti Syria Al-Noor Ecopolis di negara Syria dan Suzhou Financial District di China. Tim Urbane sendiri terdiri dari para profesional muda yang kreatif dan berpikir idealis untuk mencari dan menciptakan solusi mengenai masalah desain lingkungan dan perkotaan. Urbane juga memiliki projek berbasis komunitas dalam Urbane Projek Komunitas di mana visi dan misinya adalah membantu orang-orang dalam sebuah komunitas perkotaan untuk memberikan donasi dan keahlian-keahlian dalam meningkatkan daerah sekitarnya.

Urbane telah banyak dianugerahi penghargaan-penghargaan dari media internasional seperti BCI Asia Awards tiga tahun berturut-turut pada tahun 2008, 2009 dan 2010 dan juga BCI Green Award pada tahun 2009 atas projek desain Rumah Botol (dari botol bekas). Urbane juga sering mengikuti kompetisi di bidang desian arsitektur tingkat nasional seperti Juara 1 kompetisi desain Museum Tsunami di Nangro Aceh Darrussalam tahun 2007, Juara 1 kompetisi desain kampus 1 Universitas Tarumanegara tahun 2007, Juara 1 kompetisi desain Fakultas Ilmu Budaya di Universitas Indonesia tahun 2009, juara 1 kompetisi desain Sanggar Nagari di Kota Baru Parahyangan di Kabupaten Bandung Barat dan juara 1 kompetisi desain Pusat Seni dan Sekolah Seni di Universitas Indonesia tahun 2009.
Hasil-hasil karya Urbane:
Universitas Tarumanegara Kampus 1, Jakarta (2005)
Mesjid Agung Sumatra Barat, Mahligai Minang (2006)
Paramount Lakes Gading Serpong, (2006)
Gramedia Expo Surabaya (2006)
Masjid Cibubur, Bogor (2007)
Bintaro X-Change, Tangerang (2007)
Kota Jababeka Remasterplan, Cikarang (2007)
Kampus UMN, Serpong (2007)
Area 24, Jakarta (2007)
Hotel Santika Premiere, Medan (2007)
Jembatan Westdrain Ancol, Jakarta (2007)
Kuningan City, Jakarta (2007)
Bottle House (Rumah Botol), Bandung (2008)
Paramount Gateaway, Serpong (2008)
Masjid Al-Irsyad Kota Baru Parahyangan, Kab. Bandung Barat (2008)
Springhill Royal Residences, Jakarta (2008)
Kantor BUMN, Jakarta (2008)
The Convergence, Jakarta (2008)
Rusunami Sentra Timur, Cakung (2008)
Pusat Kesenian dan Kebudayaan Universitas Indonesia, Depok (2009)
The Magix Box, Fakultas Seni Budaya Universitas Indonesia (2009)
Medan Focal Point, Medan (2009)
Museum Taufik Hidayat, Jakarta (2009)
Masjid Semarang, Semarang (2010)
Masjid Suramadu, Madura (2010)
Masjid Gegerkalong, Bandung (2010)
Museum Tsunami Aceh-Rumoh Aceh, NAD (2010)
Harris Hotel Bogor, Bogor (2011)
Masjid Antapani, Bandung (2011)
Heteropia Office Tower, Jakarta (2011)
Kantor Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Jakarta (2012)
Allium Tangerang Hotel, Banten (2011)
Hotel Horison Ultima, Purwokerto (2011)
Hotel Tijili Seminyak, Bali (2011)
18 Office Park, Jakarta (2011)
Discovery World Taman Mini Indonesia Indah, Cibubur, Bogor (2011)
United Tractors office, Bekasi (2012)
LKPP Office, Jakarta (2012)
Bank Saudara Office, Bandung (2012)
Essence Apartment, Jakarta (2012)
Kirana Two, Jakarta (2012)
Senayan Aquatic Stadium, Jakarta (2012)
Masjid Al-Azhar, Summarecon, Bekasi (2013)
Masjid Emerald Bintaro, Tangerang (2013)
Sosial dan Komunitas.
Taman Bermain Babakan Asih Kopo Bandung. Ini adalah program perbaikan kampung dengan cara membeli sepetak tanah untuk menjadi taman bermain anak dan kegiatan lomba mewarnai dinding kampung dengan gambar-gambar kreatif.
Komunitas Bandung Berkebun. Kegiatan ini adalah cara warga Bandung memanfaatkan lahan-lahan kosong untuk dihijaukan oleh tanaman pertanian seperti sayur-sayuran. Lokasi kebun-kebun ini juga menjadi ruang sosial sebagai alternatif akhir pekan bagi anak-anak. Hasil panen sebagian di jual untuk penghasilan tambahan anggota komunitas.
Gerakan indonesia Bersepeda (Bike Bdg). Kegiatan ini memberikan pilihan kepada warga kota bandung untuk beraktifitas sehari-hari dengan sepeda sewa (Bike Sharing).
Deklarasi Babakan Siliwangi sebagai Hutan Kota Dunia PBB.
Arsitektur.
Bandung Creative Park Project : Taman Cikapayang Dago
Masjid Merapi, merupakan proyek sosial yang menggunakan abu letusan gunung merapi dikonversi menjadi batako.
Rumah Gempa Padang, Proyek sosial ini merupakan pembangunan rumah-rumah tahan gempa dengan material kayu dan bambu lokal.
Lampu Botol (Walking Brain).
Bottle House, rumah yang dirancang dengan konsep ‘courtyard house’ dibangun dengan lebih dari 30000 botol bekas.
Museum Tsunami Aceh. Museum ini merupakan hasil desain karya sayembara pada tahun 2007 untuk memperingati musibah Tsunami

Ridwan Kamil juga Ridwan Kamil tampil sebagai cameo dalam beberapa produksi film dan televisi, khususnya yang ber-setting di kota Bandung. Penampilannya antara lain adalah di sinetron serial Preman Pensiun serta film The Wedding & Bebek Betutu dan film Total Chaos.

Pendidikan : 

SDN Banjarsari III Bandung 1978-1984

SMP Negeri 2 Bandung 1984-1987

SMA Negeri 3 Bandung 1987-1990

Sarjana S-1 Teknik Arsitektur Institut Teknologi Bandung 1990-1995

Master of Urban Design University of California, Berkeley 1999-2001

Informasi pribadi

Lahir Mochamad Ridwan Kamil

4 Oktober 1971 (umur 46)

Bendera Indonesia Bandung, Jawa Barat

Kebangsaan Indonesia

Suami/istri Atalia Praratya Kamil

Relasi Atje Misbach Muhjiddin (ayah)

Tjutju Sukaesih (ibu)

Ifa Hanifah Misbach (adik)

Anak Emmiril Khan Mumtadz, Camillia Laetitia Azzahra

Alma mater Institut Teknologi Bandung

University of California, Berkeley

Pekerjaan Arsitek

Entrepreneur

Dosen

Aktivis

Politisi

Agama Islam

Deklarasi Ridwan Kamil - Daniel Mutaqien Pasangan Cagub dan Cawagub Jabar

Tepat pukul 15.45 WIB DPP P. Golkar resmi mendeklarasikan pasangan Calon gubernur danCalon Wakil Gubernur Jawa Barat , Ridwan Kamil- Daniel Mutaqien. Surat Keputusan Cagub-Cawagub Jawa Barat ini langsung diberikan oleh Ketua DPP  P. Golkar Setya Novanto, Sekjen DPP P Golkar Idrus Marhan disaksikan pengurus DPP Golkar serta Pengurus DPP P Golkar Jawa Barat.
Ridwan Kamil dan Daniel Mutaqin adalah dua figur yang yang populair di masyarakat Jawa barat, keduanya merupakan sosok yang prestasi.